Mewujudkan Ledakan Zakat

ledakan-zakat

Bicara zakat, tidak bisa kita lepaskan dari pembicaraan mengenai how to manage, pengelolaan zakat. Di Indonesia pengelolaan zakat telah diatur di dalam UU No.38 Tahun 1999. Dalam UU ini, pengelolaan zakat dilakukan oleh negara (BAZ) dan masyarakat (LAZ). BAZ dan LAZ dapat melakukan pengelolaan zakat sesuai dengan tingkatannya. Harapan dan cita-cita besar akan pengelolaan zakat di Indonesia yang semakin baik, secara terus menerus dievaluasi dan disempurnakan. Salah satu harapan dan cita-cita besar tersebut adalah dapat mengatasi/mengurangi masalah kemiskinan. Pengelolaan zakat yang baik tidak dapat dipisahkan dari pemahaman mengenai 2 hal mendasar, yaitu kemakmuran dan nilai.

Zakat adalah simbol kemakmuran

Mengelola zakat berarti merancang sebuah kemakmuran. Kemakmuran adalah suatu keadaan dimana seluruh rakyatnya telah dalam kondisi sejahtera. Tingkat kemakmuran dan kesejahteraan dapat diukur dari tingkat daya (kemampuan) beli untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Semakin makmur dan sejahtera berarti semakin tinggi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya sering dikatakan sebagai ketidaberdayaan (baca : kemiskinan). Maka fokus dalam pengelolaan zakat adalah bagaimana mengatasi (baca : merubah) dari kondisi tidak berdaya menjadi berdaya. Dari kondisi tidak makmur menjadi makmur. Itulah esensi zakat sebagai pengejawantahan makna hablumminnas (hubungan dengan sesama manusia).

Merancang kemakmuran berarti merancang perubahan. Perubahan dari suatu kondisi tidak berdaya menjadi kondisi penuh dengan berdaya (bermartabat). Dari kondisi miskin menjadi kaya, kondisi bodoh menjadi pintar, kondisi terbelakang menjadi kondisi maju. Untuk merancang perubahan ini bukan hal mudah. Berbagai problema “ketidakberdayaan” dan kemiskinan antara lain kebodohan, kultur/budaya, kebiasaan, cara pandang/paradigma sangat begitu komplek. Oleh karena itu perlu pengelolaan, perancangan dan perencanaan yang baik dengan dukungan SDM (orang-orang) yang berkualitas dan terampil dalam masalah “ketidakberdayaan” dan kemiskinan, juga hal yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan dana masyarakat. Salah satu sumber dana masyarakat yang cukup signifikan dan sesuai dengan semangat dan hakekatnya adalah dana zakat. Dana zakat hakekatnya adalah untuk merubah kondisi tidak mampu menjadi mampu.

Dengan demikian satu sisi zakat menyentuh (baca : bicara) sisi pemberdayaan kemiskinan, disisi lain ternyata zakat menyentuh sisi kemakmuran. Ketika suatu masyarakat semuanya sudah dalam kondisi berdaya, maka itulah apa yang diharapkan dan dicita-citakan pengelolaan zakat terlah terwujud yaitu kemakmuran. Salah satu tanda kemakmuran adalah berlimpahnya dana zakat di Baitul Maal (BAZ dan LAZ). Karena pada saat itu, semua orang telah berdaya, telah berlebihan dan telah mampu. Maka mengeluarkan harta sebagai kewajiban zakat, bukanlah hal yang sulit/masalah. Justru disaat itu, orang-orang berlomba-lomba untuk mengisi Baitul Maal. Oleh karena itu zakat adalah simbol kemakmuran. Dengan semakin makmur, sesungguhnya semakin banyak dana zakat yang terhimpun.

Zakat berarti mengelola nilai (value).

Mengelola zakat berarti mengelola nilai (value). Nilai (value) adalah sesuatu yang abstract (tidak berwujud). Oleh karena itu mengelola zakat berbeda dengan mengelola perusahaan yang menghasilkan barang. Lebih mudah mengelola perusahaan karena barang hasil produksi jelas dapat dilihat, dipegang dan bisa langsung dimanfaatkan. Namun zakat adalah nilai, sebuah produk yang tidak dapat dilihat, dipegang  dan bisa langsung dirasakan manfaatnya. Oleh karena itu, bicara zakat sebagai nilai tidak dapat dilepaskan dengan masalah keimanan.

Urusan zakat berkaitan masalah harta (uang). Secara normatif, jika kita menunaikan kewajiban zakat maka jumlah uang kita akan berkurang. Padahal makna kata zakat adalah berkembang/bertambah. Maka dengan penunaian zakat hakikatnya bukan mengurangi harta namun justru menambah keberkahan harta. Disinilah tantangan dalam pengelolaan zakat, bagaimana memahamkan kepada muzaki bahwa sesuatu yang dikeluarkan itu justru akan menambah bukan mengurangi. Maka bicara zakat, juga membicarakan mengenai proses memahamkan (sosialisasi). Dengan sosialisasi yang baik, diharapkan tumbuh pemahaman yang baik. Dengan pemahaman yang baik, tumbuh keimanan dan akhirnya dengan keimanan yang baik, tumbuh kesadaran akan pentinya zakat.

Zakat sebagai nilai (value), bukan semata-mata menyentuh sisi muzaki-nya saja (pemberi manfaat), namun juga harus menyentuh pada sisi mustahik-nya (penerima manfaat). Semangat zakat adalah perubahan. Perubahan baik secara jasmani maupun rohani. Bukan semata-mata merubah dari yang tidak mampu secara financial menjadi mampu financial, tetapi zakat juga harus merubah dari “nilai”/tabiat/karakter yang tidak baik menjadi baik. Dari seseorang yang tidak pernah sholat menjadi taat sholat, dari yang suka berbohong menjadi jujur, dari yang tidak amanah menjadi amanah. Itulah semangat zakat, perubahan. Oleh karena itu, tantangan bagi pengelolaan zakat bagaimana agar zakat yang diberikan kepada penerima manfaat mampu merubah akhlak/”nilai” dalam pribadi mustahik.

LEDAKAN ZAKAT

Ramadhan adalah bulan pelipatgandaan amal kebajikan. Ramai orang berlomba-lomba memberikan kebaikan dalam bentuk materi maupun non materi, termasuk penunaian zakat maal-nya. Sehingga pada bulan ini terjadi “zakat meledak”. Seolah-olah zakat hanya ditunaikan pada bulan Ramadhan saja. Padahal kita tahu, masalah kemiskinan atau orang-orang miskin tidak hanya ada pada bulan Ramadhan saja, tapi setiap hari banyak terjadi diluar bulan Ramadhan. Masalah kemiskinan tidak mungkin diselesaikan dalam 1 bulan saja, tapi penanganan kemiskinan ditangani by process secara konsisten dan serius, butuh waktu lama. Oleh karena itu perlu diciptakan agar terjadi “ledakan zakat” setiap saat (tidak hanya zakat meledak pada Ramadhan saja).

Ledakan zakat adalah suatu kondisi dimana dana zakat yang terhimpun jumlahnya sangat signifikan, jauh melebihi jumlah kebutuhan dana yang dimanfaatkan untuk pengentasan kemiskinan. Dengan arti lain bahwa jumlah pemberi manfaat lebih banyak dari penerima manfaat. Dalam kondisi demikian, kondisi tersebut telah mengalami kemakmuran.

Oleh karena itu, agar proses terjadinya kemakmuran cepat terjadi maka harus ada “kesengajaan” mengatur dan mengendalikan upaya-upaya terwujudnya ledakan zakat. Beberapa hal berikut adalah upaya-upaya yang dapat dilakukan :

  • Menumbuhkan kesadaran pemberi manfaat (muzaki)

Upaya menumbuhkan kesadaran muzaki dapat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dengan berbagai cara-cara yang inovatif. Keberhasilan memahamkan orang tentang zakat adalah tergantung dari kreatifnya kita “mengemas” zakat dengan bahasa komunikasi yang berempati dan fair value. Tema sosialisasi yang perlu diangkat adalah :

    1. Semangat dan manfaat zakat
    2. Menyalurkan zakat melalui lembaga (baitul maal)
  • Mendorong peran dan terwujudnya Baitul Maal

Idealisme pengelolaan zakat yang baik dan optimal hanya dapat dilakukan dalam fungsi satu komando dan pengendalian. Dalam konteks kenegaraan diwujudkan dalam bentuk Baitul Maal. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk penyatuan pemahaman, menghilangkan sikap egoisme kelembagaan. Sikap ini menjadi salah satu kelemahan dalam pengelolaan zakat. Peranan Baitul Maal sebagai pengelola manfaat antara lain :

    1. Membuat program pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat dan benar-benar fokus dalam program tersebut.
    2. Bekerjasama dengan lembaga lain sebagai bentuk sinergi dalam pengentasan kemiskinan
  • Menumbuhkan kesadaran penerima manfaat

Salah satu keberhasilan dalam pengelolaan zakat adalah semakin sedikitnya jumlah penerima manfaat. Dengan demikian berarti telah terjadi kemakmuran. Namun bukan semata-mata kemakmuran dalam hal materi, tetapi juga diimbangi dengan perbaikan “nilai”/akhlak. Menumbuhkan kesadaran penerima manfaat inilah tantangan agar ledakan zakat punya arti yang baik.

  • Mendorong peran pemerintah

Peran pemerintah melalui UU No.38 tahun 1999 sudah dirasa cukup baik untuk mendorong ledakan zakat di Indonesia. Ada beberapa peran pemerintah yang masih harus dilakukan, antara lain :

  • Merevisi UU No.38 tahun 1999 dengan beberapa masukan antara lain :
  1. Adanya pasal tentang perintah mengumpulkan kepada pengelola zakat. Dengan adanya perintah ini, diharapkan meningkatkan produktiftas pengelola zakat disatu sisi dan sisi lain menjadi boomerang bagi muzaki apabila tidak menunaikan kewajiban zakatnya.
  2. Adanya pasal sanksi bagi muzaki dan mustahik. Salah satu upaya untuk menumbuhkan kesadaran bagi muzaki dan mustahik adalah dengan menerapkan sanksi. Dengan adanya sanksi ini diharapkan kesadaran muzaki dan mustahik semakin baik. Muzaki semakin sadar akan kewajibannya, mustahik sadar bahwa amanah dana zakat harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.
  • Akreditasi dan sanksi lembaga pengelola zakat

Pengelolaan zakat termasuk dalam sektor publik. Untuk itu perlu adanya pengawasan dari semua unsur masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan milik publik, termasuk pengelolaan zakat. Dengan semakin banyaknya lembaga pengelola zakat, semakin meningkatkan persaingan dalam pengelolaan zakat. Satu sisi positif dalam rangka fastabiqul khoirot, disisi lain perlunya mekanisme pengukuran kinerja yang standard atas pengelolaan zakat  di setiap lembaga. Untuk itu perlu adanya standard untuk mengukur sejauh mana pengelolaan zakat oleh sebuah lembaga, termasuk dalam akreditasi dan sanksinya.

Dengan upaya-upaya diatas, diharapkan dapat semakin meningkatkan kualitas pengelolaan zakat di Indonesia sehingga harapan dan cita-cita besar pengelolaan zakat segera tercapai. Ledakan zakat harus dibuat dan dikawal agar tidak menjadi zakat meledak. Mewujudkan ledakan zakat sesungguhnya mewujudkan kemakmuran.

Wallohu’alam

Cahyo Budi Santoso (Komisioner III Baznas Provinsi Kepri)